PT. RIRA INDONESIA Di Duga Menilap Gaji Karyawan

Radar Publik Jumat 28-11-2014
Mojokerto- PT. RIRA INDONESIA  Dsn Joho, Ds Tempuran, Kec Pungging
Dugaan menguat setelah beberapa karyawan melakukan demo pada hari rabu tgl 26-11-2014 ke DPRD kab. Mojokerto.

    Sejak bulan Januari sampai bulan Agustus gaji karyawan tidak dibayarkan 100% tetapi dibayarkan bertahap, lalu pada bulan September karyawan dibayar sebesar 30% sisanya berikut gaji pada bulan Oktober dan November sama sekali belum di bayarkan kepada karyawan karyawati PT tsb berikut over time dll.
Dengan kondisi tersebut para karyawan mengeluhkan atas kesewenag-wenangan pihak perusahaan terhadap kelangsungan hidup para karyawan, "bagaimana cara kami menutupi biaya hidup kami sehari-hari jika kewajiban kami sudah dilaksanakan sedangkan pihak managemen PT RIRA tutup mata dengan kondisi yang kami alami saat ini?" ujar salah seorang karyawan yang tidak mau disebutkan namanya.kepada wartawan. "selama kepemimpinan Presdir yang berkebangsaan Korea lebih kurang 14th beberapa karyawan mengalami depresi dengan sikap kepemimpinannya yang cenderung arogan dan kurang manusiawi. "misalkan hasil kualitas kurang berkenan dihati Presdir barang langsung dibanting didepan karyawan" imbuhnya kepada wartawan.

Para karyawan PT RIRA berharap setelah dilakukannya demo ke DPRD, Disnaker dan fihak terkait lainnya di Kab. Mojokerto pada hari Rabu tgl 26-11-2014 kemarin agar adanya tindak lanjut untuk memfasilitasi keluhan-keluhan dari karywan PT RIRA INDONESIA tsb demi terwujudnya suatu keadilan yang diharapkan para buruh dan menindak tegas kepada perusahaan yang lebih mementingkan keuntungan Perusaannya saja tanpa mengindahkan harkat dan martabat pada buruh.
Menurut keterangan salah seorang karyawan yang tidak mau disebutkan namanya. hari ini dijanjikan  oleh fihak managemen untuk dilakukan pembayaran gaji karyawan yang belum dibayarkan, tetapi sampai berita ini ditulis karyawan belum menerima gaji yang dijanjikan.
Bersambung......... (wiro)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemkot Surabaya Harus Pikirkan Nasib PSK dan Mucikari Dolly

Radar Publik Kamis, 12 Desember 2013. SURABAYA - Kontroversi penutupan lokalisasi Dolly masih bergulir. Pasalnya, lokalisasi ini sudah ada sejak zaman Belanda dan banyak masyarakat yang menggantungkan hidup di sana. "Tidak bisa dipungkiri banyak orang yang menggantungkan hidup dari lokalisasi ini seperti buruh cuci, tukang pijat, tukang parkir, tukang becak dan lain-lain," kata Daniel Lukas Rongrong pendamping mucikari dan PSK eks-Lokalisasi Tambak Asri kepada Radar Publik, Kamis (12/12/2013). Kata Daniel, pemerintah dan semua elemen masyarakat juga harus memikirkan nasib mereka pasca-penutupan yang rencananya akan dilakukan tahun depan. Ia mencontohkan, pentutupan Lokalisasi Tambak Asri masih menyisakan banyak persoalan, yakni pemberian tali asih kepada mucikari dan eks-PSK. "Ada 10 mucikari yang hanya diberi Rp1 juta dari Rp5 juta yang dijanjikan oleh pemerintah," kata pria yang juga menjabat Ketua Bidang Sosial DPW Ormas Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa ...
Baca selengkapnya

BBM Subsidi Dihapus dari Jakarta, Ini Kata Menteri ESDM

Radar Publik Selasa, 17 Desember 2013. JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyambut baik ide dan gagasan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengusulkan penghapusan pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. "Saya belum baca surat dari Ahok, tapi kalau ada gagasan-gagasan bagus kita sambut, kita lihat, kalau bisa kan bagus," ucap Jero di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/12/2013). Jero menambahkan, kalau rencana ini bisa dilakukan di DKI Jakarta akan bagus, namun tetap melihat konsekuensi implikasinya ke rakyat. Menurut Jero, penghematan dari rencana penghapusan BBM subsidi untuk DKI Jakarta akan sangat besar, hal ini dikarenakan DKI Jakarta sebagai konsumsi BBM terbesar. "Perhitungannya belum ada, tapi pasti besar, di DKI kan paling banyak memakan BBM," paparnya. Jero mengungkapkan, apabila rencana ini dilaksanakan harus rapat terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena tida...
Baca selengkapnya

KPK Periksa Dirut Pertamina Terkait Suap SKK Migas

Radar Publik JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/11/2013). Karen yang diperiksa terkait kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas ini tiba di Gedung KPK sekira pukul 09.35 WIB dengan mengenakan baju batik warna cokelat. Dia mengaku diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. "Saya hari ini akan memberikan kesaksian untuk Pak Rudi Rubiandini," katanya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Pemeriksaan terhadap Karen ini merupakan penjadwalan ulang dari pemanggilan sebelumnya lantaran Karen berhalangan hadir. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka. Selain Rudi, pelatih golfnya, yang juga sebagai perantara suap, Devi Ardi, ikut ditetapkan KPK sebagai tersangka. Komisaris Kernel Oil, Simon Gunawan juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun untuk Simon, berkasnya sudah masuk ke pengadilan dan hari ini dia menjalani...
Baca selengkapnya