RADAR PUBLIK |Aktual Tajam Berimbang & Terpercaya

Radar Publik PASURUAN- 18/08/2014 Terkait pembuangan limbah B3 diwilaya Kab. Pasuruan Oleh P.T. TJIWI TBK dan PAKERIN beserta P.T. Lain diduga banyak dibekingi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hasil penelusuran dilapangan oleh Radar Publik beserta anggota Resimen dan PPM BELANEGARA menduga bahwa BLH kab. Pasuruan menerima upeti dari P.T.-P.T. tersebut. Dugaan tersebut dikarenakan mangkraknya limbah-limbah yan ditutup belum ada reboisasi ole pihak BLH dan dinas-dinas terkait, dan juga masih banyak pembuangan elegal yang masih berkeliaran tidak pernah tersentuh hukum sekalipun, banyaknya pengaduan serta media-media menayangkan hal tersebut tidak pernah ada tindakan solusi pemecahan masalah tersebut. Jika tidak ada tindakan yang bisa menahan oknum-oknum yang merajalela serta sewenang-wenang untuk menindak ke jalur hukum maka NKRI kedepan tanah yang subur apakah akan dijadikan negara atom yang pencemarannya bisa merusak nyawa manusia dan segala lingkungan hid

Radar Publik Selasa, 17 Desember 2013. JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyambut baik ide dan gagasan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengusulkan penghapusan pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. "Saya belum baca surat dari Ahok, tapi kalau ada gagasan-gagasan bagus kita sambut, kita lihat, kalau bisa kan bagus," ucap Jero di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/12/2013). Jero menambahkan, kalau rencana ini bisa dilakukan di DKI Jakarta akan bagus, namun tetap melihat konsekuensi implikasinya ke rakyat. Menurut Jero, penghematan dari rencana penghapusan BBM subsidi untuk DKI Jakarta akan sangat besar, hal ini dikarenakan DKI Jakarta sebagai konsumsi BBM terbesar. "Perhitungannya belum ada, tapi pasti besar, di DKI kan paling banyak memakan BBM," paparnya. Jero mengungkapkan, apabila rencana ini dilaksanakan harus rapat terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena tida

Radar Publik JAKARTA Merebaknya pemberitaan terkait pasien yang mendapatkan perilaku kurang pantas dari rumah sakit menurut anggota DPR Komisi IX, Rieke Diah Pitaloka membuktikan adanya sistem yang perlu dikaji ulang. "Berulangkali kasus yangg menimpa pasien, jelas ada persoalan dalam sistem kesehatan di Indonesia. Sistem rujukan yang harus dibenahi, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yg harus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya," Kata wanita yang lebih dikenal dengan sapaan oneng ini, seperti ditulis Minggu (15/12/2013). Terkait sistem rujukan, Kepala Humas Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Lastin mengatakan sebaiknya pasien yang dirujuk itu yang sudah berada di tingkat tiga keparahannya. "Bukan pasien ditelantarkan kalau masalah kamar, kami berharap RSUD saat melakukan surat rujukan ke rumah sakit rujukan nasional seperti RSCM itu kalau pasien sudah parah tingkat tiga, kalau masih ditangani di Puskesmas atau RSUD jangan langsung dirujuk," kata Lastin.

Radar Publik Kamis, 12 Desember 2013. SURABAYA - Kontroversi penutupan lokalisasi Dolly masih bergulir. Pasalnya, lokalisasi ini sudah ada sejak zaman Belanda dan banyak masyarakat yang menggantungkan hidup di sana. "Tidak bisa dipungkiri banyak orang yang menggantungkan hidup dari lokalisasi ini seperti buruh cuci, tukang pijat, tukang parkir, tukang becak dan lain-lain," kata Daniel Lukas Rongrong pendamping mucikari dan PSK eks-Lokalisasi Tambak Asri kepada Radar Publik, Kamis (12/12/2013). Kata Daniel, pemerintah dan semua elemen masyarakat juga harus memikirkan nasib mereka pasca-penutupan yang rencananya akan dilakukan tahun depan. Ia mencontohkan, pentutupan Lokalisasi Tambak Asri masih menyisakan banyak persoalan, yakni pemberian tali asih kepada mucikari dan eks-PSK. "Ada 10 mucikari yang hanya diberi Rp1 juta dari Rp5 juta yang dijanjikan oleh pemerintah," kata pria yang juga menjabat Ketua Bidang Sosial DPW Ormas Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa

Sejak Majapahit, persatuan atau kesatuan dalam perbedaan (Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity) yang ditujukan bagi kerukunan umat beragama antara Syiwa dan Buddha dicetuskan oleh pujangga masyhur Mpu Tantular di masa maraknya Hayam Wuruk  pada pertengahan abad keempat belas. Puncak kejayaan Majapahit di masa itu dapat terjadi setelah takluknya para pembangkang Ronggolawe, Sora, dan lainnya. Suasana kerajaan begitu damai, dua agama sekaligus menjadi agama Negara Majapahit yakni Syiwa dan Buddha. Pejabat tinggi atau pendeta yang termulia di seluruh kerajaan duduk sama derajat dalam melaksanakan segala kehidupan bernegara mulai pendidikan agama hingga soal pengangkatan pegawai dari masing-masing agama. Syiwa dan Buddha duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi secara fungsional maupun strukturan dalam koridor Negara Majapahit. Bahkan dalam upacara kenegaraan selalu diikutsertakan di antara kedua agama. Sebaliknya yang terjadi di masa Orde Baru yang juga ikut-ikutan menggunakan B

Radar Publik Jum'at, 6 Desember 2013. BANDUNG - Kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh polisi wanita (polwan) Polres Sumedang, Briptu ASN, dan seorang pegawai bank, MI, masih diproses kepolisian. “Kasusnya ditangani oleh PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Bandung,” jelas Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (5/12/2013). ASN digerebek sedang selingkuh di hotel dengan MI oleh suaminya, Briptu D, anggota Brimob Polda Jabar. Saat menggerebek, Briptu D didampingi beberapa anggota Polsekta Buah Batu dan pegawai hotel. Setelah dipasrikan ada perselingkuhan, Briptu melaporkan istrinya ke Polsekta Buah Batu. “Tapi di saat itu juga kasus langsung ditangani oleh PPA. Sekarang ASN dan MI berstatus tersangka dan dikenakan Pasal 284 KUHP mengenai Perzinahan,” bebernya. Saat disinggung mengapa kasus ini ditangani oleh Polrestabes Bandung. Truno menjelaskan, karena locus delik dalam perkara ini berada di hotel yang terletak di Jalan Soek