RADAR PUBLIK |Aktual Tajam Berimbang & Terpercaya

Radar Publik Selasa, 17 Desember 2013. JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyambut baik ide dan gagasan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengusulkan penghapusan pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. "Saya belum baca surat dari Ahok, tapi kalau ada gagasan-gagasan bagus kita sambut, kita lihat, kalau bisa kan bagus," ucap Jero di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/12/2013). Jero menambahkan, kalau rencana ini bisa dilakukan di DKI Jakarta akan bagus, namun tetap melihat konsekuensi implikasinya ke rakyat. Menurut Jero, penghematan dari rencana penghapusan BBM subsidi untuk DKI Jakarta akan sangat besar, hal ini dikarenakan DKI Jakarta sebagai konsumsi BBM terbesar. "Perhitungannya belum ada, tapi pasti besar, di DKI kan paling banyak memakan BBM," paparnya. Jero mengungkapkan, apabila rencana ini dilaksanakan harus rapat terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena tida

Radar Publik JAKARTA Merebaknya pemberitaan terkait pasien yang mendapatkan perilaku kurang pantas dari rumah sakit menurut anggota DPR Komisi IX, Rieke Diah Pitaloka membuktikan adanya sistem yang perlu dikaji ulang. "Berulangkali kasus yangg menimpa pasien, jelas ada persoalan dalam sistem kesehatan di Indonesia. Sistem rujukan yang harus dibenahi, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yg harus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya," Kata wanita yang lebih dikenal dengan sapaan oneng ini, seperti ditulis Minggu (15/12/2013). Terkait sistem rujukan, Kepala Humas Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Lastin mengatakan sebaiknya pasien yang dirujuk itu yang sudah berada di tingkat tiga keparahannya. "Bukan pasien ditelantarkan kalau masalah kamar, kami berharap RSUD saat melakukan surat rujukan ke rumah sakit rujukan nasional seperti RSCM itu kalau pasien sudah parah tingkat tiga, kalau masih ditangani di Puskesmas atau RSUD jangan langsung dirujuk," kata Lastin.

Radar Publik Kamis, 12 Desember 2013. SURABAYA - Kontroversi penutupan lokalisasi Dolly masih bergulir. Pasalnya, lokalisasi ini sudah ada sejak zaman Belanda dan banyak masyarakat yang menggantungkan hidup di sana. "Tidak bisa dipungkiri banyak orang yang menggantungkan hidup dari lokalisasi ini seperti buruh cuci, tukang pijat, tukang parkir, tukang becak dan lain-lain," kata Daniel Lukas Rongrong pendamping mucikari dan PSK eks-Lokalisasi Tambak Asri kepada Radar Publik, Kamis (12/12/2013). Kata Daniel, pemerintah dan semua elemen masyarakat juga harus memikirkan nasib mereka pasca-penutupan yang rencananya akan dilakukan tahun depan. Ia mencontohkan, pentutupan Lokalisasi Tambak Asri masih menyisakan banyak persoalan, yakni pemberian tali asih kepada mucikari dan eks-PSK. "Ada 10 mucikari yang hanya diberi Rp1 juta dari Rp5 juta yang dijanjikan oleh pemerintah," kata pria yang juga menjabat Ketua Bidang Sosial DPW Ormas Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa

Sejak Majapahit, persatuan atau kesatuan dalam perbedaan (Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity) yang ditujukan bagi kerukunan umat beragama antara Syiwa dan Buddha dicetuskan oleh pujangga masyhur Mpu Tantular di masa maraknya Hayam Wuruk  pada pertengahan abad keempat belas. Puncak kejayaan Majapahit di masa itu dapat terjadi setelah takluknya para pembangkang Ronggolawe, Sora, dan lainnya. Suasana kerajaan begitu damai, dua agama sekaligus menjadi agama Negara Majapahit yakni Syiwa dan Buddha. Pejabat tinggi atau pendeta yang termulia di seluruh kerajaan duduk sama derajat dalam melaksanakan segala kehidupan bernegara mulai pendidikan agama hingga soal pengangkatan pegawai dari masing-masing agama. Syiwa dan Buddha duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi secara fungsional maupun strukturan dalam koridor Negara Majapahit. Bahkan dalam upacara kenegaraan selalu diikutsertakan di antara kedua agama. Sebaliknya yang terjadi di masa Orde Baru yang juga ikut-ikutan menggunakan B

Radar Publik Jum'at, 6 Desember 2013. BANDUNG - Kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh polisi wanita (polwan) Polres Sumedang, Briptu ASN, dan seorang pegawai bank, MI, masih diproses kepolisian. “Kasusnya ditangani oleh PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Bandung,” jelas Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (5/12/2013). ASN digerebek sedang selingkuh di hotel dengan MI oleh suaminya, Briptu D, anggota Brimob Polda Jabar. Saat menggerebek, Briptu D didampingi beberapa anggota Polsekta Buah Batu dan pegawai hotel. Setelah dipasrikan ada perselingkuhan, Briptu melaporkan istrinya ke Polsekta Buah Batu. “Tapi di saat itu juga kasus langsung ditangani oleh PPA. Sekarang ASN dan MI berstatus tersangka dan dikenakan Pasal 284 KUHP mengenai Perzinahan,” bebernya. Saat disinggung mengapa kasus ini ditangani oleh Polrestabes Bandung. Truno menjelaskan, karena locus delik dalam perkara ini berada di hotel yang terletak di Jalan Soek

Radar Publik Rabu, 4 Desember 2013. JAKARTA- Pemilihan umum yang akan digelar pada April 2014 berpotensi ricuh. Berbagai potensi ancaman gangguan keamanan mulai tercium. Parahnya lagi, Polri belum siap untuk mengatasai ancaman gangguan keamanan tersebut. "Berbagai peralatan pemantau Polri dalam keadaan rusak dan tidak bisa berfungsi maksimal," ucap Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane melalui pesan singkat kepada PERS, Rabu (4/12/2013). Di antaranya, berbagai peralatan IT (informasi teknologi) di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop). "Kerusakan ini sebenarnya sudah terjadi sejak enam bulan yang lalu dan belum ada upaya perbaikan maksimal. Peralatan IT di Pusdalop Polri sudah ada sejak 2004 dan pernah direnovasi pada 2009 dan sejak itu tidak ada perbaikan lagi," jelasnya. Lebih lanjut ia menambahkan, IT Pusdalop berfungsi untuk menerima, menganalisis, dan mengevalusi laporan situasi kamtibmas dari seluruh Indonesia. "Pusdalop bagia

Radar Publik, Jumat (22/11/2013) SIDOARJO - Korban semburan lumpur Lapindo Brantas mendesak Aburizal Bakrie segera melunasi ganti rugi yang hingga kini belum terealisasi. Desakan itu lantaran Ketua Umum Partai Golkar yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden itu, pernah menyatakan akan menyelesaikan pelunasan sebelum berlangsungnya Pemilu 2014. “Kalau memang mau jadi pemimpin negara, selesaikan dulu tanggung jawabnya,” ujar Sudarto, salah satu korban lumpur di Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (22/11/2013). Berdasarkan data Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), masih ada 3.100 dari 12.000 berkas ganti rugi yang belum diselesaikan. Korbannya tersebar di empat desa yakni Siring, Jatirejo, Renokenongo, dan Kedungbendo. “Kami berharap bisa terselesaikan semua ganti rugi korban lumpur. Seorang calon pemimpin harusnya menunjukkan tanggung jawabnya,” timpal Fardi yang juga korban lumpur. Selama ini, menurut mereka, korban yang berdampak langsung dengan

Radar Publik JEMBER - Pemeriksaan maraton yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Timur dan Polres Jember membuahkan hasil. Oknum Kapolsek AKP M terbukti melakukan perzinaan dengan pelapor ES (25). Kepastian ini diungkapkan Kapolres Jember, AKBP Awang Joko Rumitro, saat melakukan jumpa pers di Mapolres Jember, sore tadi. Setelah pemeriksaan maraton dua hari, AKP M terbukti melakukan hubungan suami istri dengan ES. “Dari hasil pemeriksaan saksi, dapat kami simpulkan memang terjadi hubungan suami istri (antara AKP M dengan pelapor ES),” ujar Awang Joko Rumitro, Selasa (12/11/2013). Dia menjelaskan, meskipun terjadi hubungan intim, namun ditegaskan bukan pemerkosaan seperti yang dilaporkan korban. Artinya, imbuh Awang, bukan dilakukan pemaksaan seperti yang berkembang di sejumlah media selama ini. “Unsur pemerkosaannya tidak ada, tetapi bentuk perzinaan, yang melanggar Pasal 284 KUHP,” tegasnya. Karena terbukti melakukan perzinaan, AKP M sejak hari ini dico

Radar Publik PEKANBARU - Seorang anggota Polsek Pangkalan Lesung, Pelalawan, Riau, yakni Brigadir Zeppy, tewas bersimbah darah setelah ditikam oleh pengendara motor. Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo menjelaskan, kejadian bermula pada Minggu (10/11/2013) dini hari. Brigadir Zeppy, yang merupakan anggota Polisi Lalu Lintas (Polantas), melakukan razia terhadap sebuah sepeda motor di daerah Pangkalan Lesung, Pelelawan. Razia itu dilakukan karena motor tersebut tidak dilengkapi pelat nomor polisi dan surat. Kemudian terjadilah keributan antara korban dan dua pelaku. "Dugaan karena pelaku tidak mau ditilang. Kemudian salah satu pelaku tiba-tiba mengambil pisau dari tasnya. Kemudian menikam anggota kita. Korban sempat membela diri, tapi dikejar dan kembali ditikam pelaku," ujar Guntur kepada Wartawan, Minggu (10/11/2013). Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun sayangnya nyawa Brigadir Zeppy tidak tertolong. Korban menghembuskan napas terakhir da

Radar Publik JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/11/2013). Karen yang diperiksa terkait kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas ini tiba di Gedung KPK sekira pukul 09.35 WIB dengan mengenakan baju batik warna cokelat. Dia mengaku diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. "Saya hari ini akan memberikan kesaksian untuk Pak Rudi Rubiandini," katanya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Pemeriksaan terhadap Karen ini merupakan penjadwalan ulang dari pemanggilan sebelumnya lantaran Karen berhalangan hadir. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka. Selain Rudi, pelatih golfnya, yang juga sebagai perantara suap, Devi Ardi, ikut ditetapkan KPK sebagai tersangka. Komisaris Kernel Oil, Simon Gunawan juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun untuk Simon, berkasnya sudah masuk ke pengadilan dan hari ini dia menjalani

Radar Publik JOMBANG - Majelis Kehormatan Hakim, menggelar sidang terkait hakim PN Jombang, VN (41), yang dituduh selingkuh oleh suaminya dengan seorang pengusaha. "Hakim VN dalam pembelaannya tadi bersama tantenya. Beberapa bukti yang diajukan majelis disangkal, seperti beberapa foto yang ditunjukkan, dia bilang itu bersama teman-temannya," kata Anggota MKH Komisi Yudisial (KY), Taufiqurrahman Syahuri usai persidangan di Gedung MA, Kamis (7/11/2013). Sidang yang digelar, sudah dipastikan akan melakukan pemecatan terhadap VN. Sebab, persidangan hanya mendengarkan pembelaan hakim terlapor sebagai bahan pertimbangan putusan majelis. "Tuntutannya sudah ada. Kalau sudah masuk dalam Majelis Kehormatan Hakim sudah pasti dipecat. Tapi kita perlu mendengarkan pembelaan terlapor entah dari sisi kemanusiaan atau yang lainnya," terang komisioner KY bidang rekrutmen hakim itu. Keterangan hakim VN akan dijadikan pertimbangan dalam putusan yang akan dibacakan hari i