BBM Subsidi Dihapus dari Jakarta, Ini Kata Menteri ESDM
Radar Publik Selasa, 17 Desember 2013.
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyambut baik ide dan gagasan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengusulkan penghapusan pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
"Saya belum baca surat dari Ahok, tapi kalau ada gagasan-gagasan bagus kita sambut, kita lihat, kalau bisa kan bagus," ucap Jero di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/12/2013).
Jero menambahkan, kalau rencana ini bisa dilakukan di DKI Jakarta akan bagus, namun tetap melihat konsekuensi implikasinya ke rakyat.
Menurut Jero, penghematan dari rencana penghapusan BBM subsidi untuk DKI Jakarta akan sangat besar, hal ini dikarenakan DKI Jakarta sebagai konsumsi BBM terbesar.
"Perhitungannya belum ada, tapi pasti besar, di DKI kan paling banyak memakan BBM," paparnya.
Jero mengungkapkan, apabila rencana ini dilaksanakan harus rapat terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena tidak bisa diputuskan sendiri.
"Kalau melaksanakan itu harus rundingkan dulu dengan DPR, mengurangi subsidi enggak bisa sendiri," pungkasnya. (Red)
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyambut baik ide dan gagasan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengusulkan penghapusan pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
"Saya belum baca surat dari Ahok, tapi kalau ada gagasan-gagasan bagus kita sambut, kita lihat, kalau bisa kan bagus," ucap Jero di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/12/2013).
Jero menambahkan, kalau rencana ini bisa dilakukan di DKI Jakarta akan bagus, namun tetap melihat konsekuensi implikasinya ke rakyat.
Menurut Jero, penghematan dari rencana penghapusan BBM subsidi untuk DKI Jakarta akan sangat besar, hal ini dikarenakan DKI Jakarta sebagai konsumsi BBM terbesar.
"Perhitungannya belum ada, tapi pasti besar, di DKI kan paling banyak memakan BBM," paparnya.
Jero mengungkapkan, apabila rencana ini dilaksanakan harus rapat terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena tidak bisa diputuskan sendiri.
"Kalau melaksanakan itu harus rundingkan dulu dengan DPR, mengurangi subsidi enggak bisa sendiri," pungkasnya. (Red)
Komentar
Posting Komentar